Home / Berita / Pemerintah diminta tak lagi impor pangan pada 2020

Pemerintah diminta tak lagi impor pangan pada 2020

Sektor pangan merupakan sektor strategis yang berpengaruh pada ketahanan negara di masa depan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah pada 2020 diminta untuk tidak lagi mengimpor bahan pangan dari luar negeri, sebaliknya lebih berfokus pada pencapaian swasembada pangan yang selama ini menjadi salah satu target pembangunan nasional.

“Sektor pangan merupakan sektor strategis yang berpengaruh pada ketahanan negara di masa depan. Harapan ke depan kita tidak lagi mengimpor bahan pangan dari luar negeri,” kata Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Soenaryo saat menyampaikan laporan akhir tahun di Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah isu yang perlu diselesaikan pada tahun depan adalah masalah swasembada pangan, apalagi pangan merupakan komoditas strategis yang berkontribusi pada ketahanan bangsa.

Prasetyo mengatakan pihaknya mengapresiasi pemerintah yang sudah berupaya untuk menegakkan kembali kejayaan pangan Indonesia sebagai peletak awal pertanian modern Indonesia.

Baca juga: Kebijakan impor beras dan ketahanan pangan Indonesia

LDII, tambahnya, selama ini telah mendorong warganya untuk berinovasi dan kreatif dalam mengupayakan swasembada pangan, mendorong petani menggunakan teknologi tepat guna, manajemen pertanian/pangan dan penggunaan bibit unggul yang berkelanjutan.

Di Kalimantan Barat, warga LDII berhasil memanfaatkan dan mengolah lahan gambut menjadi areal pertanian yang subur bagi berbagai macam sayur-mayur, jagung, dan padi.

Di Provinsi Riau, warga LDII, Awaldi Hasibuan, berhasil mengembangkan ubi kayu yang berbobot sekitar 200 kg per batang yang disebut sebagai “singkong raksasa”.

Selain persoalan pangan, lanjut Prasetyo, persoalan yang harus diperhatikan pemerintah ke depan yakni aspek energi.

Baca juga: Mentan baru diharapkan tidak impor beras

Lembaga tersebut meminta pemerintah untuk mendorong percepatan dalam mewujudkan energi terbarukan. Untuk itu, perlu konsistensi kebijakan dan kejelasan regulasi dalam pengembangan energi terbarukan.

“Kalau bisa, pemerintah memberikan insentif bagi ormas-ormas, selain investor dan pengusaha, yang aktif melakukan pembangunan dan penerapan energi terbarukan. Bisa dengan skema subsidi atau metode lainnya agar dapat mencapai target rencana umum energi nasional,” katanya.

Dia mengungkapkan beberapa pondok pesantren yang dikelola LDII sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, sebagai bentuk inisiatif untuk mengantisipasi persoalan energi ke depan.

Baca juga: Ma’ruf Amin : ketimpangan impor pangan masih besar

Terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),menurut Prasetyo, bila mencermati geografis Indonesia yang khusus menghasilkan ekosistem yang bercirikan vulkanik, tropis dan kepulauan/kelautan.

Maka, tambahnya, kualitas SDM Indonesia yang diperlukan adalah SDM yang berkemampuan mendayagunakan SDA berbasis daerah vulkanik (vulcanic based material), yang termasuk di dalamnya material yang diperlukan untuk keperluan pengembangan teknologi digital perlu disiapkan, kemudian SDA tropis (kekayaan hayati) dan SDA kelautan, pantai dan pesisir.

“SDM yang berkemampuan mendayagunakan jenis-jenis SDA seperti itu yang perlu dikembangkan di Indonesia, baik dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi dan perspektif kewirausahaan dan ke wiraupayaan terkait dengan ketersediaan SDA-SDA tersebut,” katanya.

Baca juga: DPD ajak kawal RUU Kedaulatan Pangan agar tidak impor

 

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumber : AntaraNews.com