Home / Berita / Draf Omnibus Law siap diserahkan kepada Presiden

Draf Omnibus Law siap diserahkan kepada Presiden

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan draf dan naskah akademis Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang rencananya pada Senin (27/01).

“Senin siang Menko Perekonomian dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan menteri terkait akan lapor kepada Presiden secara resmi ini draf dan naskah akademisnya,” katanya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, draf dan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang sudah selesai itu akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Presiden Jokowi tekankan “omnibus law” agar Indonesia kompetitif

Menko Airlangga sedang menghadiri pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2020 di Davos-Swiss.

Ia melanjutkan setelah diserahkan kepada Kepala Negara, kemudian akan dilakukan rapat internal atau rapat terbatas dan selanjutnya drat dan naskah akademis itu akan diparaf oleh para menteri terkait.

Proses selanjutnya, lanjut dia, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang dilampirkan dengan draf dan naskah akademis itu untuk diserahkan kepada Ketua DPR RI yang ditargetkan minggu depan.

Meski draf dan naskah akademis RUU Cipta Lapangan Kerja sudah selesai, Susiwijono mengatakan hal itu masih terbatas dan belum bisa dipaparkan rinci kepada masyarakat karena menunggu diserahkan kepada presiden hingga Surpres ke DPR.

Baca juga: Jaminan bagi pekerja kena PHK masuk Omnibus Law

“Begitu sudah diparaf dan masuk Surpres, Supres dikirim ke DPR, kami akan sampaikan ke publik,” ucapnya.

Susiwijono juga menambahkan DPR dalam sidang paripurna juga telah menyetujui RUU Cipta Lapangan Kerja masuk Prolegnas tahun 2020 bersama dengan RUU Perpajakan dan Ibu Kota Negara.

Penanggung jawab Omninus Law Cipta Lapangan Kerja itu, lanjut dia, berada di tangan dua kementerian yakni secara substansi di Kemenko Perekonomian dan proses legislasi ada di Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada Rabu (15/01), Susiwijono menuturkan Presiden Joko Widodo menyetujui pokok-pokok kebijakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu namun diminta lebih detail.

Presiden Jokowi kemudian meminta agar diselesaikan pada Minggu (19/01).

“Tanggal 16-19 Januari kami dengan Kemenkumham duduk bersama menuangkan substansi sesuai ratas dalam draf dan naskah akademis. Minggu malamnya kami sudah selesaikan semua draf RUU dan naskah akademisnya,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sumber : AntaraNews.com